Kritislah Terhadap Sejarah!
Oleh Said Muniruddin
Tulisan ini sengaja ditulis untuk meluruskan pandangan M. Adli Abdullah terhadap Habib Abdurrahman Azzahir, seorang diplomat dan panglima perang kerajaan Aceh yang dinilai sebagai pengkhianat. Dalam beberapa opininya, “Catatan Aceh yang Tercecer” (06/09/2009 – lihat note 1) dan “Wali Nanggroe versi Habib” (13/09/2009, lihat note 2) tercium aroma sinisme Adli Abdullah terhadap sosok pejuang ini.
Sejak di artikel pertamanya, Adli telah memplintir teks sejarah. Mungkin juga Adli telah salah membedakan antara surat ‘ultimatum’ dengan surat “saran” atau surat “permohonan”. Adli mengulas isi surat Tgk. Imuem Lueng Bata yang ditulis kepada Habib Abdurrahman yang berbunyi:
“Saudara lebih baik tidak lama-lama tinggal di situ atau membuat janji yang sia-sia karena kami telah bersumpah di atas alQuran bahwa selama nyawa masih dikandung badan atau salah satu dari kami masih hidup maka kami sudah pasti tidak akan bersahabat dengan Belanda” (“Catatan Aceh yang Tercecer: Tgk. Imuem Lueng Bata Ultimatum Habib Abdurrahman AzZahir”, Serambi Indonesia, 06/09/2009).
Ada tiga analisa disini. Pertama, jika bunyi teks suratnya benar demikian, maka penekanan kata yang digunakan: “saudara lebih baik…”, jelas bukan ultimatum. Ini bentuk saran dari teman seperjuangan untuk menghentikan diplomasi, yang bisa kita telusuri dari artikel Adli selanjutnya dikarenakan sikap Belanda sendiri yang tidak mau melunak. Kalau ultimatum, maka akan digunakan bahasa yang keras, misalnya: “saya perintahkan anda sekarang juga…”. Jika benar ultimatum, penutup surat seharusnya mengancam Habib. Tetapi isi surat berisi ancaman kepada Belanda: “… salah satu dari kami hidup maka sudah pasti tidak akan bersahabat dengan Belanda”. Habib sendiri jauh-jauh hari juga terkenal keras terhadap Belanda dalam setiap diplomasi luar negerinya. Hal ini membuat Belanda sangat membencinya dan kemudian hari terus menjelek-jelekkan namanya.
Kedua, pernyataan di surat bukan untuk mencabut dukungan apalagi melawan Habib. Isi surat berupa pernyataan siap para hulubalang untuk berperang melawan Belanda. Mereka yang setuju dalam membuat surat ini, Panglima Polem dan Tuanku Hasyem, adalah orang-orang yang dikemudian hari naik turun gunung bersama Habib melawan Belanda setelah dia pulang dari diplomasi dengan cara menyamar agar tidak diketahui Belanda (Reid: 1969).
Ketiga, Jika ini surat ultimatum, kok Habib yang waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Kerajaan Aceh di ultimatum oleh anak buahnya? Masa sih kopral meng-ultimatum jenderal? Disini Adli telah salah memaknai surat Tgk. Imuem Lueng Bata. Surat yang sebenarnya untuk mempertegas posisi siap perang oleh orang-orang yang ada di Aceh, tetapi ditafsir untuk merendahkan Habib.
Jika ditelaah secara mendalam, Habib Abdurrahman yang disebut-sebut sebagai pengkhianat dan menyerah kepada belanda ternyata tidak lebih dari sekedar kebohohongan sistematis yang di susun Snouck Hurgronje dan mitra Belanda lainnya karena kebencian mereka kepada institusi ulama Habaib, yang telah menanamkan nilai-nilai muruah, kemuliaan, dan kedaulatan sebagai penyemangat jihad. Opini negatif ini diwariskan dari generasi ke generasi untuk memecah belah, memisahkan Habib dari masyarakat. Sayangnya, referensi-referensi ini masih dikonsumsi mentah-mentah oleh para penulis yang tidak kritis.
Tulisan ini tidak bermaksud menjelaskan siapa Habib Abdurrahman yang sesungguhnya. Tulisan ini hanya merespon tendensi penulisan dan sumber rujukan saudara Adli dalam dua tulisan terdahulunya di Serambi Indonesia, juga opini serupa di Kontras (“Jejak Aceh di Tanah Arab”, 09/09/2009, lihat note 3)
Mengapa Adli menyusun serangkaian opini untuk menghitamkan wajah Habib Abdurrahman? Kita tidak tau persis. Apakah ini karena murni kebebasan intelektual atau karena motif lainnya. Yang jelas, tulisan-tulisan Adli terbit pada masa maraknya pembahasan Qanun Wali Nanggroe. Kaum Habib, Sayyid atau Syarief dalam sejarah Aceh memang disebut-sebut pernah memegang amanah kewalian. Ini terjadi ketika Tuanku Muhammad Daudsyah (1874-1803), Sultan Aceh ke-35 yang masih kecil, mengamanahkan jabatan mangkubumi merangkap Menteri Luar Negeri kepada Habib Abdurrahman. Habib sendiri diangkat menjadi wali Nangroe bukan karena ke-habiban-nya semata, tetapi lebih karena keberanian, kedalaman ilmu dan spiritualitas (Reid, 1969).
Tulisan Adli tercium seperti secara sistematis menyerang institusi Habaib sebagai mereka yang pernah memegang amanah Wali Nanggroe lalu berkhianat. Aroma sinisme untuk menyerang kaum habib terasa begitu kental, seperti ia simpulkan dalam “Catatan Aceh yang Tercecer”-nya:
“…. Pola pengkhianatan yang dilakukan oleh Habib Abdurrahman adalah bukti kuat bahwa di dalam sejarah Aceh pengkhianat selalu muncul, tidak mengenal titel dan derajat sosial mereka”.
Dengan black campaign semacam ini, sepertinya ingin dibangun opini bahwa tidak hanya Habib Abdurrahman, habib-habib di Aceh lainnya pun tidak bisa dipercaya. Artikel ini bukan ingin mengatakan bahwa semua habib yang ada di Aceh bebas dari kesalahan. Habib juga manusia. Masalahnya adalah, ikon pengkhianat secara tidak jujur disematkan kepada pahlawan Aceh seperti Habib Abdurrahman, tanpa usaha memahami siapa beliau dan peta perjuangan yang dilaluinya. Masalah lainnya adalah, gaya penulisan Adli bersifat membunuh karakter kelompok tertentu. Dua artikelnya di Serambi Indonesia lebih kental sentimen personal daripada pencerahan intelektual. Argumentasi yang dibangun diarahkan sedemikian rupa untuk mencerca sosok Habib Abdurrahman Azzahir, yang arahnya berupa pencitraan negatif terhadap kaum habib seluruhnya.
Sebagai akademisi, Adli tidak kritis terhadap literatur. Dia yakin sepenuhnya kepada catatan Snouck Hurgronje yang dijadikan sebagai rujukan utama. Pertanyaannya adalah, jika Snouck Hurgronje kita percayai sebagai antek-antek Belanda yang bertugas memecah belah Aceh, maka haruskah kita yakin seluruhnya kepada publikasi-publikasi dia? Ketika Snouck membuat peta sosial masyarakat Aceh dengan membandingkan sejumlah tokoh, mengangkat kelompok tertentu dan menjelekkan figur lainnya, tidakkah dia sedang memainkan politik adu domba? Snouck bukan peneliti independen. Iaresearcher yang sarat kepentingan.
Bukannya catatan Snouck salah semua. Tentu ada karya dia yang dapat dijadikan informasi tentang kondisi Aceh tempo dulu. Namun sebagai pembaca kritis tentu ada wilayah yang kita harus waspada. Secara logika, Habib Abdurrahman sendiri bukan orang Aceh. Ia orang yang jauh-jauh datang dari Arab, diundang untuk berjuang melawan kaphe Belanda bersama rakyat Aceh. Kegilaan apa yang bisa menyebabkan seorang seperti Habib meninggalkan Hijaz tanah leluhurnya, berlayar ribuan mil dan bahu-membahu selama 9 tahun (1864-1873) membantu mempertahankan Kerajaan Aceh; serta siang malam selama 5 tahun (1873-1878) bertempur di Medan perang bersama rakyat Aceh.
Tidak ada orang gila yang datang jauh-jauh hanya untuk menyumbang nyawa kalau bukan karena komitmen jihad yang tinggi. Kok tiba-tiba berhentinya dia dari medan perang di sebut oleh sejumlah penulis yang bersumber pada catatan Snouck Hurgronje sebagai pengkhianatan. Apa iya? Kok bisa seorang pengkhianat ketika kembali ke Hijaz masih di angkat oleh Gubernur Turki di Mekkah sebagai petingginya. Kenapa tidak dihukum gantung saja jika dia berkhianat kepada muslimin Aceh dan berdamai dengan Belanda? Kenapa malah di beri jabatan tinggi oleh Kekhalifahan Turki Utsmani yang tidak hanya anti Belanda tapi juga seluruh kolonialis Eropa.
Jika tulisan Snouck tentang Habib Abdurrahman yang merupakan musuh ideologis Belanda, kita percayai seluruhnya, maka tak ubahnya seperti mempercayai biografi Nabi Muhammad ketika ditulis oleh Salman Rusydi. Apakah Snouck, si orientalis fasik ini, netral ketika menjelaskan sejarah orang yang dia benci? Apakah Snouck jujur ketika dia mempublikasi catatannya? Apakah “Nasihat Snouck Masa Kepegawaian” (1990), yaitu cara-cara menaklukkan Aceh, benar didapat dari rekomendasi Habib Abdurrahman ketika ia sudah pulang ke Mekkah? Bukankah Habib kala itu menjabat sebagai Syeikh Assadat, atau petinggi Kerajaan Turki yang diangkat untuk kaum Sayyid. Apakah ini berarti Turki yang sangat konsern membantu perjuangan Aceh, pada saat yang sama berperan untuk menghancurkan Aceh? Mungkinkah Habib sebagai petinggi Turki berkawan akrab dengan J.A Kruyt Konsul Jenderal Belanda di Jeddah dalam rangka menaklukkan Aceh? Bukankah Turki Utsmani musuhnya Kolonial Eropa? Banyak kerancuan sejarah yang disajikan kepada kita selama ini.
Jika asumsinya Snouck mengorek rahasia dengan menyamar, apakah Habib seorang politisi dan diplomat ulung ini tidak tau jika Snouck adalah agen Belanda ketika bertanya kepadanya strategi menjatuhkan Aceh? Tidakkah Snouck sedang merangkai cerita-cerita palsu untuk membunuh karakter Habib di hadapan orang Aceh?
Kalau pun Habib secara sadar menuliskan nota taktik menundukkan Aceh, maka benar ia berkhianat. Tapi kenapa Turki tidak menghukum mati Habib bersama dengan Snouck akibat konspirasi ini. Mata-mata musuh pun seperti Snouck jika tertangkap harusnya dihukum mati. Sementara kita mendengar Snouck diusir bebas, melenggang begitu saja keluar dari Hijaz setelah terbongkar penyamarannya. Padahal, dalam situasi perang, dicurigai saja bisa dihukum pancung. Kenapa Snouck sudah jelas-jelas terbongkar tapi pulang dengan aman?
Jika kritis, kita akan memahami sejumlah catatan Snouck tentang Habib tidak lebih dari sekedar alat politik devide et impera. Untuk misi pecah belah inilah dia digaji. Maka meng-copy paste tulisan-tulisan Snouck yang bernada penjelekan terhadap kaum tertentu di Aceh, tidak lebih dari menjadi penyambung lidah Snouck. Wajar jika pendapat umum mengatakan bahwa Snouck Hourgraje memang sudah seratus tahun lalu meninggalkan Aceh. Namun propaganda-propagandanya masih terus hidup untuk memecah belah Aceh.
Dalam kedua artikelnya tersebut, Adli percaya bahwa Habib Abdurrahman menjadi pengkhianat dengan menyerah pada Belanda pada 13 Oktober 1878. Disini Adli sepertinya tidak punya alat analisis sejarah yang baik apakah habib benar menyerah, berdamai atau ditangkap. Jika kita asumsikan Habib ditangkap, maka itu tidak disebut menyerah. Karena banyak pahlawan Aceh seperti juga Cut Nyak Dhien pun ujung-ujungnya ditangkap lalu dibuang. Boleh jadi habib ditangkap lalu dideportasi ke Hijaz untuk dijauhkan dari konstituen politiknya. Kalau dia berdamai, itupun tidak disebut menyerah. Perdamaian adalah win-win solution yang mengenal bargaining, take and give. Dalam perdamaian tidak ada pihak yang menyerah.
Jika pun Habib menyerah, apakah ada argumentasi rasional kenapa dia menyerah? Apakah menyerah karena tergiur uang? Atau jangan-jangan Habib menyerah karena dikhianati dan ditinggalkan oleh kelompok-kelompok yang sudah merapat kepada Belanda -seperti dikupas Anthony Reid (1969) dalam“The Contests for North Sumatera: Atjeh, the Netherlands and Britain”. Jika benar, kenapa dia ditinggalkan kelompok tersebut? Apakah karena ia seorang warga Arab yang pada usia relatif sangat muda (32 tahun) sudah diberikan kekuasaan oleh raja Aceh sehingga timbul kecemburuan dalam kerajaan?
“Perang Kolonialisme Belanda di Aceh” (Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1997) menyebutkan adanya usaha-usaha internal untuk menjatuhkan Habib setelah beliau kehilangan banyak pasukan akibat serangan Belanda di Seuneulob Aceh Besar. Habib berperang mati-matian bersama Tgk. Chik Di Tiro. Dalam perang ini Habib tidak mendapat bantuan dari kepala suku lainnya. Habib pun juga kecewa karena terjadi perpecahan ditubuh pemerintahan Kerajaan Aceh dan usaha-usaha menyudutkannya.
Dari dokumen sejarah ini kita bisa memahami bahwa Habib berhenti berperang karena petinggi-petinggi Aceh sendiri sudah tidak mau bersatu melawan Belanda. Wajar pula jika Habib kecewa dengan pengkhianatan kawan-kawannya, kemudian dengan berat hati pulang ke Mekkah, meninggalkan sahabat ulama pejuang lainnya seperti Tgk. Chik Ditiro yang belakangan di racun oleh orang Aceh sendiri. Jika Habib masih berada di Aceh, boleh jadi akan bernasib sama.
Selanjutnya Adli sangat heroik mengulang-ngulang kalimat Habib Abdurrahman sebagai pengkhianat. Habib adalah penjual bangsa yang menerima hadiah 10,000 Dollar perbulan dari Belanda. Pernyataan ini dapat mempengaruhi pembaca awam. Angka yang sajikan Adli sangat dramatis, melebihi angka yang disuguhkan T. Ibrahim Alfian(“Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah”, 1999) yang hanya 12.000 Ringgit pertahun. Sementara Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (“Perang Kolonialisme Belanda di Aceh”, 1997) menawarkan 10,000 Ringgit pertahun. Literatur lainnya mengakui 1200 Ringgit, untuk sekali terima. Disini terjadi khilafiah angka. Kita tidak tau kebenaran dari angka-angka ini.
Apakah benar habib menerimanya? Bisa ya, bisa tidak. Pertama, asumsikan habib tidak menerimanya. Maka otomatis julukan Habib Abdurrahman sebagai pengkhianat menjadi batal. Namun jika kita asumsikan Habib benar menerimanya, maka dapatkah kita samakan penerimaan dia itu seperti orang-orang Aceh lain menerima hadiah dari Belanda? Apakah dengan menerima hadiah dari Belanda maka seseorang dapat disebut pengkhianat?
Jika definisi “pengkhianat” dirumuskan dari “menerima hadiah”, maka akan muncul daftar panjang para pengkhianat di Aceh. Karena sudah menjadi kebijakan umum Kolonial Belanda untuk memberi kompensasi kepada pejuang-pejuang yang ditangkap dan diasingkan dari kampungnya. Raja Aceh terakhir Muhammad Daudsyah, juga menyerah lalu diasingkan ke Batavia dan hidup dengan santuan Belanda. Apakah raja Aceh ini perlu kita sebut sebagai pengkhianat? Sukarno berulangkali ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Namun ia pun hidup dengan santunan kolonial. Tetapi mengapa kemudian ia justru mendapat gelar pahlawan? Cut Nyak Dhien sekalipun juga ditangkap dan diasingkan ke Sumedang Jawa Barat, dan disana ia hidup dengan santunan Belanda. Pengkhianatkah ia? Pun demikian dengan suaminya Teuku Umar yang mendapat banyak gelar dari Belanda, termasuk “Johan Pahlawan”. Mengapa justru jadi pahlawan?
Sampai tahap ini, maka Adli perlu merevisi kembali tulisannya karena ada puluhan, ribuan, bahkan jutaan lainnya yang menerima hadiah dari Belanda. Contohnya, banyak sekali hulubalang di Aceh menerima status, gaji bulanan bahkan diberikan wilayah kekuasaan oleh Belanda untuk memerintah. Akankah mereka ini kita sebut pengkhianat? Para Teuku menerima hadiah berupa hak-hak istimewa dari Belanda untuk menjadi cerdas dengan sekolah sampai ke Belanda yang menghabiskan jutaan dolar. Apakah mereka akan kita sebut pengkhianat juga? Panglima Polem menerima hadiah Belanda untuk membangun jembatan di Lamsi, apakah pahlawan nasional ini juga akan anda kategorikan sebagai pengkhianat? Belanda merehab kembali Masjid Raya serta membangun beberapa kubah hitam diatasnya sebagai hadiah bagi orang Aceh. Sampai hari ini kita masih beribadah di dalamnya. Apakah dengan demikian kita semua cukup syarat untuk disebut pengkhianat? Dalam konteks lebih kini; apakah para Gubernur, petinggi dan kombatan GAM yang telah berdamai dengan ‘kolonialisme’ Jakarta dengan imbalan gaji bulanan dan santunan reintegrasi harus kita sebut pengkhianat?
Siapa dan bagaimana sebenarnya Habib Abdurrahman Azzahir? Pengkhianatkah dia, atau justru kita yang telah mengkhianati jasa-jasanya? Kita semua harus lebih kritis terhadap sejarah.*****
NOTE:
Note 1: http://www.serambinews.com/news/catatan-aceh-yang-tercecer
Note 2: http://www.serambinews.com/news/wali-nanggroe-versi-habib
Note 3: http://www.serambinews.com/news/jejak-aceh-di-tanah-arab
(Tulisan ini pernah dimuat di harian Serambi Indonesia pada 17/09/2009,
http://www.serambinews.com/news/kritislah-terhadap-sejarah).
Terima kasih.